Langkah politik yang harus dilakukan oleh umat Islam Solo Raya untuk
jangka panjang adalah menyiapakan sosok atau figur pemimpin muslim yang
amanah, jujur dan siap membela kepentingan Islam dan kaum muslimin.
Perangkat lain yang harus disiapkan adalah “operator-operator” dan
komunikasi politik yang diterjunkan langsung ke masyarakat, khususnya
lapisan bawah dan menengah.
“Dalam beberapa tahun kedepan, umat islam Solo harus dipimpin oleh
pemimpin muslim sesuai dengan kesepakatan tadi. Juga harus dihindari,
agar tidak terjadi pergantian ditengah jalan. Kita harus mempersiapkan
kepemimpinan muslim di masa mendatang,” ujar Pakar Hukum Konstitusi, Dr.
Aidul Fitri Ciada, SH. MH yang juga anggota Dewan Khubaro’ (Dewan
Pakar) Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS).
Dosen Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
ini menambahkan, jalur hukum yang harus ditempuh umat Islam adalah
dengan cara mengajukan amandemen UUD yang berlaku saat ini, tentang
peraturan sistem pemilihan kepemimpinan, baik ditingkat daerah maupun
pusat.
Menurutnya, dengan sistem yang ada saat ini, dimana pemilu atau
pemilukada dilakukan secara langsung, maka akan menimbulkan potensi
korupsi, karena sistem yang ada sekarang ini sarat dengan money
politik dan hanya akan mendapatkan sosok pemimpin yang hanya
mengedepankan citra semata.
Meski sosok figur sangat penting, namun itu bukan tujuan prioritas.
Namun, jika calon pemimpin yang mengajukan dirinya sebagai Bupati atau
Gubernur, dimana proses pemilihannya sampai harus mengeluarkan dana
milyaran dan bahkan triliyunan, lalu ia akan berpikir bagaimana kan
memperoleh kembali dana yang sudah dikeluarkan itu. Maka peluang korupsi
itu bisa terjadi.
Lebih jauh Aidul Fitri mengatakan, pada saat pemilihan Jokowi (ketika
itu), ada kesan bahwa parpol Islam yang mengajukan dan mengusung Jokowi
“bermain mata” dengan penguasa saat ini. Tapi yang membuat para ulama
di Solo waktu itu agak kecewa kepada parpol islam yang mengusung Jokowi
adalah adanya sebuah “pengkhianatan” dari kesepakatan yang sudah
dijalin. Jangan lupa juga, Jokowi saat itu didukung oleh dua partai
islam waktu itu, PAN dan PKS. [Bekti]/voa-islam.com