Munculnya gambar artis porno asal Jepang pada buku Lembar
Kerja Siswa (LKS) Bahasa Inggris di SMP Islam Brawijaya Kota Mojokerto
mengagetkan banyak pihak.
Pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
(Kemendikbud), di bawah Dr. Ir. Muhammad Nuh diminta segera tanggap
masalah ini.
Anggota Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Adnin
Armas. MA mengungkapkan keprihatinannya atas musibah di dunia pendidikan
ini. Alumni Pondok Pesantren Darussalam, Gontor Ponorogo ini menilai,
pihak yang seharusnya paling bertanggung jawab atas hal ini adalah Tim
Penyusun dan Penerbit buku LKS tersebut.
“Yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah bagian lay
out, editor dan tim penyusun hingga penerbit buku tersebut,” jelas
lelaki yang juga peneliti pada Institute for the Study of Islamic
Thought and Civilization (INSISTS) itu sebagaimana dikutip dari Hidayatullah.com,
Kamis (20/09/2012).
Adnin juga berharap agar Menteri Pendidikan Dr.Ir Muhammad Nuh bisa
cepat menanggapi masalah ini. Bukan hanya penarikan buku yang
dibutuhkan, tapi juga melakukan investigasi terhadap kelalaian
menampilkan foto artis porno ini.
Jika memang terdapat unsur kesengajaan maka bukan suatu yang mustahil
para pelaku dan penerbit buku bisa diseret ke meja hijau.
Seperti diketahui, masyarakat Surabaya dikejutkan adanya foto seorang
artis porno asal Jepang terpampang secara jelas pada lembar kerja siswa
(LKS) Bahasa Inggris SMP Islam Mojokerja di halaman 36.
LKS terbitan CV Sinar Mulia Mojosari, Mojokerto ini disusun Tim
Penyusun Musyawarah Guru Bahasa Inggris SMP, di antaranya Giyono,
Sumantri, Moh. Jalil, dengan penelaah Muhyidin.
Dalam kata pegantarnya, tujuan diterbitkannya buku LKS bergambar
artis porno ini untuk membantu siswa belajar dengan paradigma (pola
pikir) baru, yaitu cooperative learning, active learning, dan mandiri.
Disebutkan pula, cara penyajian buku tugas ini akan membawa siswa
berpikir kritis dan mencari informasi sendiri sesuai dengan tingkat
perkembangannya.
Selain di SMP Islam Brawijaya, diperkirakan LKS
meresahkan itu juga terdapat di sekolah-sekolah lain. Pasalnya untuk
pembelian LKS biasanya dilakukan secara terkoordinir oleh MKKS
(Musyawarah Kerja Kepala Sekolah).
